Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/7/2025). Foto: Dep/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menjangkiti hewan ternak kembali merebak di beberapa daerah Indonesia. Seiring dengan hal tersebut maka kebutuhan akan vaksin juga meningkat. Pemerintah daerah dan pusat terus berupaya mengatasi kekurangan vaksin dengan berbagai cara, termasuk pengadaan vaksin secara mandiri dan mempercepat distribusi vaksin yang sudah ada.

Kendala dan tantangan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan vaksin ini membutuhkan sikap tegas dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Karantina Indonesia. Penanganan PMK membutuhkan kerja sama dan kesinergisan lintas sektoral karena sifatnya lintas kewenangan dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Keterbatasan anggaran untuk pengadaan vaksin PMK menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi tidak terpenuhinya jumlah vaksin yang diperlukan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, Komisi IV akan mendorong agar pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam upaya pemenuhan kebutuhan vaksin PMK ini.

"Kita sudah melihat fasilitas yang ada di Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma. Dan kita bangga karena kita di sini berhasil mandiri, dalam arti mampu untuk memproduksi vaksin sendiri. Sekian puluh tahun yang lalu Indonesia telah bebas dari PMK, namun  sayangnya tahun 2022 kita kembali menjadi negara yang masih ada PMK. Untuk itu kita akan berupaya mendorong terkait anggarannya," tutur Daniel kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (4/7/2025).

Ia memaparkan, dari 11 juta sapi yang ada di Indonesia, sebanyak 7 juta ekor sapi perlu divaksin. Dan jumlah 7 juta ekor sapi itu membutuhkan 14 juta vaksin. Sementara saat tahun ini pemerintah baru menganggarkan untuk 4 juta vaksin. " Sehingga kita kekurangan 10 juta vaksin. Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena ini menjadi program yang urgen," tandas Politisi Fraksi PKB ini.

Menurutnya, bila langkah antisipatif ini tidak segera dilakukan maka harapan Indonesia bebas dari PMK akan semakin jauh dari target. "Salah satu alternatif upaya mengantisipasi yang dilakukan adalah kita akan gotong-royong. Di luar anggaran pemerintah, kita akan mendorong pihak swasta serta memberikan sosialisasi pendidikan kepada peternak - peternak agar bisa melakukan vaksin mandiri," jelas Daniel.

Seperti diketahui, pada tanggal 9 Mei 2022, Menteri Pertanian menetapkan Indonesia kembali terkena wabah PMK. Dengan adanya kasus PMK ini, status Indonesia sebagai negara bebas PMK dicabut oleh OIE. Akibat pencabutan tersebut tentu memengaruhi perdagangan hewan dan produk hewan Indonesia ke luar negeri. (dep/rdn)